GANJAR BERHASIL WUJUDKAN JATENG SEBAGAI KIBLAT PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia itu merupakan kali ketiga diterima Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

Penghargaan diserahkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan seluruh jajarannya, yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.

Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah saat ini sebanyak 2.353 DME. Terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

“Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN, dia memperbaiki diri, melakukan inovasi, kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar.

Ia memastikan, penghargaan akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya, untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

“Sampai masa jabatan saya berakhir, membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem, dan kedua angka stunting. Kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD. Maka tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

Selain itu, Ganjar juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur.

“Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data, jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga

Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah, pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis, yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Read More

GANJAR PRANOWO ANGGARKAN 437 MILIAR DALAM UPAYA PERBAIKI JALAN DI JATENG

 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo anggarkan dana sebesar Rp 437 miliar untuk program penyelenggaraan jalan di 2023. Perbaikan dilakukan dengan sistem pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, Ganjar menjelaskan program perbaikan jalan terus dikebut untuk mengejar target di akhir masa jabatannya. Hal tersebut diungkapkan olehnya di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, hari ini.

"Sekarang mulai berjalan dan percepatannya kita lakukan ya dengan berbagai cara umpama target yang sudah disiapkan di APBD segera kita kebut," kata Ganjar dalam keterangan tertulis

Ganjar menyebutkan Pemprov Jateng akan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2,404.741 kilometer (km) di tahun 2023. Adapun pemeliharaan jalan terbagi di sembilan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) yakni:

1. Cilacap

BPJ Cilacap meliputi ruas Sidareja-Cukangleuleus sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Bobotsari-Belik sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp 4 miliar, dan Purbalingga-Bobotsari-Jalan Sungkono sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar. Kemudian, ruas Kaliori-Patikraja sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab dinding penahan tanah Cilopadang-Salem sepanjang 100 meter (m) dengan anggaran Rp 1 miliar.

2. Tegal

BPJ Tegal meliputi ruas Jalan Bumiayu-Salem sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bumiayu-Sirampog sepanjang 0,30 km dengan anggaran Rp 3,5 miliar dan Morongso-Tuwel-Sirampog sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

Kemudian, ruas Bandungsari-Pananggapan sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab jembatan Cigareng dengan anggaran Rp 2 miliar.

3. Pekalongan

BPJ Pekalongan ruas Jalan Batang-Wonotunggal-Surjo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 2 miliar, Moga-Morongso sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan rehab Jembatan Welo Panjang sepanjang 60 m dengan anggaran Rp 2 miliar.

4. Wonosob

Pihaknya bakal melakukan pemeliharaan di Wonosobo pada ruas Wanayasa-Kalibening sepanjang 2,3 m dengan anggaran Rp 3 miliar.

5. Magelang

BPJ Magelang dengan rehabilitasi jalan di ruas Magelang-Ngablak sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bener-Maron-Purworejo sepanjang 5 km dengan anggaran Rp 8 miliar, dan Kutoarjo-Bruno sepanjang 3 km dengan anggaran Rp 3,8 miliar.

6. Semarang

Pihaknya bakal melakukan pemeliharaan jalan untuk BPJ Semarang meliputi ruas Semarang-Godong (rehabilitasi drainase) sepanjang 0,05 km dengan anggaran Rp 1 miliar, Cangkiran-Boja-Sukorejo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Weleri-Patean sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

7. Purwodadi

BPJ Purwodadi terdiri atas ruas Purwodadi-Klambu sepanjang 0,5 km untuk perbaikan beton dengan anggaran Rp 2 miliar. Ada pula perbaikan jalan di ruas Gubug-Kapung-Kedungjati sepanjang 0,10 km dan (rehab dinding penahan tanah) tinggi 25 m dengan anggaran Rp 3 miliar, dan Singget-Doplang-Cepu (rehabilitasi Jembatan Wulung II) sepanjang 40 m dengan anggaran Rp 1 miliar.

8. Surakarta

Pemeliharaan akan dilakukan pada ruas-ruas jalan di BPJ Surakarta, yakni Karanganyar-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Wonogiri-Manyaran-Blimbing sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Ngadirejo-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

"Kemudian, perbaikan pada ruas jalan Wuryantoro-Pracimantoro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehabilitasi dinding penahan tanah Boyolali-Selo-Jrakah sepanjang 0,03 km dengan anggaran Rp 1,5 miliar," jelasnya.

9. Pati

Pemeliharaan jalan akan dilakukan di BPJ Pati meliputi Juwana-Todanan sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar dan Jepara-Keling sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Todanan-Ngawen sepanjang 1 km dengan anggaran Rp7,7 miliar, jembatan Ganepo Sragen sepanjang 50 m dengan anggaran Rp 2 miliar. Kemudian, ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo panjang 1 km dengan anggaran Rp 7,7 miliar, dan rekonstruksi jalan Demak-Godong panjang 1 km dengan anggaran Rp 8 miliar.

"Alhamdulillah sekarang cuacanya mendukung, sehingga kita minta untuk dikebut sekarang," katanya.

Ia menjelaskan Pemprov Jateng bakal dibantu oleh intervensi Kementerian PUPR untuk memperbaiki ruas jalan yang ada. Diharapkan upaya ini mampu mengatasi persoalan jalan rusak.

Selain itu, pihaknya turut menyediakan aplikasi Jalan Cantik sebagai kanal aduan masyarakat terkait jalan rusak. Semua aduan dan laporan akan ditindaklanjuti.

"Kemarin kita juga dibantu oleh Kementerian PUPR, Pak Basuki dateng ke beberapa tempat untuk segera membereskan beberapa kondisi jalan yang rusak terkait dengan infrastruktur perdesaan dan antar desa, termasuk yang ada di Kabupaten. Ini kita keroyok bareng-bareng untuk bisa lebih baik," tutup Ganjar.

Read More

KOALISI PERUBAHAN BEDA SUARA SOAL CAWAPRES, AKAN BUBAR JELANG PEMILU 2024?

 

Terjadi perbedaan pandangan dan pilihan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menutup peluang untuk Sandiaga Uno, sedangkan PKS bersikap sebaliknya.

Perbedaan ini berawal dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan nama beserta dua kriteria bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan dua kriteria dari JK, yakni dapat meraup suara dan dapat bekerja sama.

Gus Choi mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.

"Iya jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semua lah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja," tutur Gus Choi.

Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Gus Choi, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih.

"Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, sering kan saya menyebut Khofifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Aqil Siroj, memerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan," tutur Gus Choi.

Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Choi, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mu'ti.

"Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsudin pengalaman panjang, Prof Mu'ti yang Sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang," tutur Gus Choi.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

Read More

ANIES BASWEDAN TELAH RUSAK PRINSIP DEMOKRASI di INDONESIA

 

Politikus Partai Gerindra Ferdinand Hutahaean menyebut, bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan telah merusak prinsip demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Ferdinand lantaran Anies Baswedan menyinggung Pilkada 2017 DKI Jakarta yang melibatkan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Anies Baswedan berbicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem.

Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya.

Read More

JANGAN PILIH ANIES BASWEDAN! POLITISI GOLKAR INI UNGKAP ALASANNYA: "MODEL SEPERTI ANIES JANGAN DIKASIH KESEMPATAN MIMPIN, KERJANYA CUMA MENGEDEPANKAN AROGANSI DAN GENGSI"

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta masyarakat lebih cermat dalam memilih pemimpin. Hal ini ditegaskan Baco guna menghindari terpilihnya sosok pemimpin yang kerjanya mengedepankan arogansi dan gengsi.Bukan tanpa sebab, pasalnya Baco menilai sudah banyak tokoh yang bisa dijadikan contoh. Seperti misalnya eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dimana kedua pemimpin tersebut punya riwayat kerja yang saling bertentangan dengan gubernur sebelumnya. Seperti Anies yang enggan mengurus RPTRA-RTH Kalijodo besutan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhirnya terbengkalai.

Begitu juga dengan Heru Budi yang kini berupaya untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas). Langkah Heru ini terkesan menyindir Anies yang kala itu berpolemik akibat membabat ratusan pohon di Monas.

Baco mengatakan, pemimpin yang seperti itu tidak perlu dikasih tempat karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya potensi tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.

"Kan jadi tidak maksimal apalagi pembangunan itu memang berguna dan digunakan masyarakat banyak, terus karena gengsi arogan itu tidak dilanjutkan atau dicuekin dan punya konsep baru yang pake uang rakyat juga, demi untuk arogansi pribadi masing-masing," ucapnya.

Baco pun berpesan kepada para pemimpin yang ada di DKI agar punya komitmen yang kuat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Read More

KEHADIRAN ANIES BASWEDAN DI PANGGUNG POLITIK 2024 JADI MAGNET KELOMPOK RADIKAL & TERORISME UNTUK MELANCARKAN AKSINYA

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan mereka akan terus mengantisipasi dan meminimalisir kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut mereka, potensi gerakan radikal di Indonesia tetap ada, tetapi aparat keamanan akan bekerja lebih keras supaya ajang Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar.

Wakhid mengatakan, BNPT sudah membuktikan kinerjanya dalam menjaga dan meminimalisir ancaman terorisme terhadap Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November lalu.

Menurut Wakhid, hal yang mesti diwaspadai dalam suksesi parlemen dan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang adalah politik identitas. Dia mengatakan, politik identitas dinilai bisa memicu radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, Wakhid menyatakan salah satu cara menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme dalam Pemilu dan Pilpres 2024 adalah meredam politisasi agama sehingga tidak mengarah kepada penyebaran kebencian di antara masyarakat.

Read More

TERNYATA PEMILIH NASDEM DI JAWA TIMUR LEBIH PILIH GANJAR PRANOWO DI PILPRES 2024

 

Hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting menunjukkan 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada Pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 16-24 Maret 2023 terhadap 1.040 yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling. Margin of error ± 3.1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria responden yang diwawancarai tatap muka berumur 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih.

"Temuan menarik dalam survei ini, 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo, 25 persen untuk Prabowo Subianto dan hanya 16,7 persen suara untuk Anies Baswedan," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto

Ratno mengatakan hal tersebut disebabkan karena Anies Baswedan sebagai capres Nasdem belum diterima oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur. "Selain karena kurang masifnya Partai Nasdem dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, di samping lemahnya partai politik di mata pemilih," kata Ratno.

Ganjar Pranowo, kata Ratno, juga mendapatkan limpahan dukungan pemilih Jawa Timur dari pemilih Jokowi di pemilu 2019 lalu sebesar 56,6 persen dan 22,2 persen dari pemilih Prabowo. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 41,1 persen dari pemilihnya sendiri dan 11,3 persen dari pendukung Jokowi.

"Sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 10,5 persen dari pemilih Jokowi dan 18,5 persen dari pemilih Prabowo di Pemilu 2019 lalu," kata Ratno.

Dari survei tersebut tergambar pula bahwa hanya wilayah sub-kultur Madura yang memberikan suara mayoritas kepada Anies Baswedan, sebesar 40,9 persen. Sementara mayoritas di wilayah Arek, Panturan, Pandulangan-Oseng, dan Mataraman memberikan suara kepada Ganjar Pranowo.

Read More