Sudah Kehabisan Akal Dalam Gaet Suara, Anies Baswedan di Sebut Imam Mahdi oleh Pendukungnya

 

Abah Aos sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024, "Imam yang sedang berjuang jadi Presiden," ungkapnya.

Sebagai titisan Imam Mahdi, kata Abah Aos Anies harus menang di Pilpres 2024, "Haram kalau menolak Imam Mahdi," ujar dia.

Abah Aos berdoa agar Anies sebagai titisan Imah Mahdi menang di Pilpres 2024, "Abah sudah deklarasi Anies jadi Presiden," ungkapnya.

Musuh Imam Mahdi itu Dajjal, ujar Abah Aos, "Sebagai titisan, Anies harus menang Pilpres 2024," tegas dia.

Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Diungkap Abah Aos dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada 15 Juli 2023.

Karena itu, haram kalau umat tak dukung titisan Imam Mahdi, "Anies harus jadi Presiden di Pilpres 2024," tegasnya.

Abah Aos bernama lengkap Syekh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul kelahiran Ciamis buat geger. Sebut Anies titisan Imam Mahdi, punya musuh Dajjal. Anies dan pendukungnya kembali menggunakan issue agama untuk memecah belah masyarakat.

Abah Aoes mengaku dapat kabar gembira seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 96.

Surat Yusuf ayat 96, berbunyi; "Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya (baju itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat melihat kembali".

Surat ini, kata Abah Aos, ditujukan padanya, "Surat ini untuk Abah Aos. Anies tidak tahu, tapi Abah tahu," ujarnya.

"Anies adalah titisan Imam Mahdi yang berjuang jadi presiden di Pilpres 2024," ucap Abah Aos penuh keyakinan.

Read More

Hanya Kejar Popularitas Politik, Anies Baswedan Buat Angka Kemiskinan Di Jakarta Meningkat

 

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah miris dengan angka kemiskinan di Jakarta era Anies Baswedan yang terus meningkat.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI Jakarta naik selama lima tahun dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

BPS mencatat, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021 atau selama empat tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ima Mahdiah menyebut angka kemiskinan di Jakarta sudah jelas terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Memang betul kemiskinan meningkat dalam akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, jika kita lihat data BPS, kemiskinan melonjak sudah sejak tahun 2019. Jadi memang sebetulnya sudah ada peningkatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19," jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengaku prihatin dengan kondisi yang ada.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilainya cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2019, APBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun atau naik Rp 18,97 triliun dibandingkan APBD di tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2020, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,95 triliun dan APBD Perubahannya pada angka Rp 63,30 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2021 APBD DKI sebesar Rp 84,19 triliun dan APBD Perubahan pada angka Rp 79,89 triliun atau turun sebesar Rp 2,4 triliun.

"Saya tentu prihatin dengan hal ini, anggaran Pemprov DKI yang luar biasa besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menurunkan angka kemiskinan jika Pemprov dan Pak Anies fokus untuk melaksanakan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat," lanjutnya.

Satu di antara contoh program tersebut ialah hunian DP 0 rupiah.

Janji saat kampanye tersebut nyatanya tak mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

"Saya lihat Pak Anies sudah tidak fokus membereskan Jakarta. Harapan saya, semoga di sisa masa jabatan ini Pak Anies bisa fokus melaksanakan program-program yang berdampak pada ekonomi masyarakat rendah di Jakarta," pungkasnya.

Read More

Rocky Gerung Sebut Pertarungan Hanya Ada Antara Prabowo Vs Ganjar, Anies Baswedan Sudah Gak Laku ?

 

Semakin ke sini, rasanya kok semakin malas saya menulis atau membahas soal Anies Baswedan ya?Sosok bakal Capres yang paling kasihan saat ini, atau kalau dalam bahasa Jawanya rodok melas yang menggambarkan kondisi yang menyedihkan nelangsa dan patut dikasihani, tapi saat yang sama saya mendapati bahwa figur Bapak Politik Identitas ini juga membuat orang menahan diri kalau mau kasihan kepada dirinya. Serba salah jadinya, bukan?

Ya , sejak namanya mulai dari diperhitungkan dalam kancah politik, setidaknya di Jakarta pada Pilgub doa 2017 kemarin, sosok Anies Baswedan ini memang ngeselin. Awalnya memang beiau terlihat saleh, cakap bicara, dan bisa dianggap pintar karena mungkin waktu itu publik terkesima oleh kemampuan olah katanya. Namun, tetapi semakin ke sini, kapasitas orang ini sekaligus tabiatnya semakin terbuka, bahkan sudah menjadi rahasia umum ... ternyata nggak seperti yang orang kira!

Saat ada partai sembrono yang berbaik hati mau mengusungnya sebagai bakal Capres 2024 pun, sosok Anies masih juga dirasa bikin risih karena banyak maunya, juga kayak anak ABG yang moody sehingga gampang berubah maunya.

Elit Nasdem pun belum lama mengeluhkan akan permintaan Anies yang suka berubah-ubah, terutama dalam meminta sosok Cawapres yang kudu memenuhi kriterianya. Masalahnya, kriterianya juga nggak jelas karena berubah-ubah seenak udelnya, ya karena moody itu tadi!

Padahal kalau dipikir, apa sih yang bisa ditawarkan Anies, selain sosoknya yang suka menjadi antitesis dengan segala tingkah polahnya, juga kemampuan olah katanya yang bak seeklor ular dengan bisa beracunnya? Nggak ada!

Secara posisi, sebenarnya jika dibandingkan Prabowo Subianto, apalagi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, yang paling lemah ya kubu Anies ini, termasuk koalisi Nasdem-PKS-Demokrat yang diprediksi akan bubar jalan, kecuali mereka menemukan kesepakatan yang bisa menengahi semua konflik kepentingan yang ada.

Cuma ya itu, ego siapa mau dikorbankan karena masing-masing pihak seperti keras kepala dan ingin memaksakan kehendak kepada yang lain, termasuk Anies, yang bisa dibilang bak anak pungut yang bisa dimanfaatkan oleh koalisi partai demi kepentingan mereka, kalau misalnya beneran maju pada Pilpres 2024 dan menang. Misalnya loh yaa!

Jujur saja, kalau ingat cerita Pilgub 2017 kita pasti akan setuju kalau Anies melanjutkan kiprahnya sampai setidaknya ikut mendaftar ketika momen pendaftaran tiba, karena seru dan lucu kalau orang ini sudah beraksi.

Namun, melihat risiko dan keributan yang mungkin ditimbulkan oleh para pendukungnya, yang sudah terbukti ngeselin dan suka bikin naik darah, mendingan dicukupkan sampai di sini sajalah. Mendingan fokus dan energi dipakai untuk memeriahkan Pilpres 2024 yang seharusnya memang disambut dengan gembira seperti theme song Pemilu kita ... pemilihan umum telah memanggil kita. S'luruh rakyat menyambut gembira!

Read More

Tamparan Keras Luhut Binsar Panjaitan Untuk Koalisi PerluBahan

 

AHY kembali mengungkit statement yang mengaitkan Jokowi dengan adanya PK kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko.

AHY menilai, PK tersebut menjadi sinyal adanya penjegalan terhadap Anies karena PK oleh kubu Moeldoko dilakukan pada 3 Maret 2023, dan sehari sebelumnya Demokrat secara resmi mengumumkan dukungan kepada Anies.

Tudingan ini kemudian diskakmant oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut.

"Beliau (Jokowi) itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus (AHY) tadi, mau dijegal partainya. Enggak ada itu sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi," katanya lagi.

Hahaha, pedas banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong penjegalan, mungkin kalau dia berkuasa akan menjegal. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi. Memang masuk logika sih, di saat kita merasa akan diapa-apakan, berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Makjleb banget dah.

Namanya aja AHY, jadi ketua umum partai karena pengaruh SBY. Jadi ketua umum tapi tidak ada wibawa dan banyak yang minggat. Dulu pemilihan ketua DPD, yang kalah malah bisa menang, yang menang tidak jadi ketua. Demokrasi macam apa itu?

Kader mau bikin KLB, tapi harus minta izin dulu sama Ketua Majelis Tinggi yang dijabat oleh SBY. SBY sebagai bapak pasti tidak akan mengizinkan karena posisi AHY bisa terancam. Bukankah itu contoh bahwa KLB mau dijegal demi keamanan posisi AHY? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Memang paling bagus Demokrat dijegal aja lah, sudah terlanjur basah. Dari awal AHY sudah meniru gaya berpolitik ala SBY yang merasa terus terzolimi dan prihatin tiada ujung. Ada masalah di Demokrat ujung-ujungnya ditarik ke arah penjegalan Anies atau pembegalan Demokrat. Yang paling lucu adalah Jokowi selalu dibuat seolah-olah terlibat di dalamnya.

Benar kata Luhut, kampungan itu bicara-bicara seperti itu. Norak dan sangat lebay. Tiada hari teriak dizolimi. Kalau di acara Oscar ada penghargaan kategori Acting Prihatin Terbaik, SBY dan AHY layak dapat lifetime achievement.

Read More

GANJAR BERIKAN INOVASI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK DI JAWA TENGAH

 

Akses pendidikan berkualitas bukan hanya menjadi masalah Jawa Tengah, tapi seluruh daerah di Indonesia. Ganjar Pranowo konsen pada masalah ini sejak pertama menjabat Gubernur.

Gagasan Ganjar yang banyak ditiru adalah SMK berasrama full gratis khusus siswa miskin.

Sekolah tersebut bertujuan memutus rantai kemiskinan karena siswa yg lulus langsung dicarikan kerja di perusahaan bonafit bahkan sebagian dikirim ke Jepang. Dengan gaji tinggi, alumni SMK ini mampu mengangkat ekonomi keluarganya.

Selain SMK berasrama, apa saja ya prestasi Ganjar dibidang pendidikan. Berikut 10 Prestasi Ganjar dibidang pendidikan :

Sekolah Asrama Gratis

Ganjar membangun SMK Negeri Jateng, sekolah asrama gratis yang khusus diperuntukkan bagi siswa miskin. Model sekolah ini rupanya hanya ada satu di Indonesia.

Berdiri sejak Juni 2014, sekolah ini ada di tiga daerah yakni Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Setelah berhasil di tiga daerah itu, mulai tahun 2022, dijalankan sekolah serupa dengan sistem semi-boarding di 15 daerah.

Sekolah ini juga menyediakan fasilitas asrama, selain itu untuk kebutuhan sehari-hari siswa semua ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi. Para siswa juga mendapatkan seragam maupun perlengkapan sekolah.

Pendidikan yang merata rupanya memang menjadi cara Ganjar mencabut akar kemiskinan di Jawa Tengah. Banyak lulusan dari SMK Negeri Jateng kini telah bekerja di perusahaan-perusahaan bonafide. Mereka kemudian bisa membantu mengirimkan uang bulanan untuk orang tua, menjamin fasilitas kesehatannya, hingga membangun rumah.

Bebaskan Biaya SPP

Sejak 2020, Ganjar membebaskan biaya SPP bagi seluruh siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng. Sekolah-sekolah itu digelontorkan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) agar biaya pendidikan tidak lagi dibebankan pada siswa. Untuk tahun 2022 ini saja, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran BOP sebesar Rp769.714.070.000.

Tak hanya sekolah negeri, rupanya sekolah swasta juga tidak luput dari perhatian Ganjar. Mereka mendapat bantuan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Untuk tahun ini anggaran Bosda sekolah swasta mencapai Rp159.431.400.000. Anggaran tersebut untuk 607.021 siswa dari 1917 sekolah.

Sekolah Virtual

Nah, program yang satu ini memang menjadi idaman bagi mereka yang putus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan lagi. Tidak peduli tua, muda, semua bisa ikut bergabung. Ya, sekolah virtual ini memang diinisiasi Ganjar untuk mewujudkan pendidikan yang merata agar mereka punya masa depan yang lebih baik.

Menariknya, sekolah ini menerapkan belajar mengajar yang fleksibel. Jadwalnya pun bisa disesuaikan supaya tidak mengganggu aktivitas utama para siswa yang kebanyakan sudah bekerja.

Para siswa adalah warga Jawa Tengah yang sebagian besar kini merantau di berbagai kota. Ada yang menjadi asisten rumah tangga di Jakarta, bekerja karyawan pabrik di Kalimantan, bahkan ada yang TKI di Malaysia. Namun di tengah kesibukan itu, mereka tetap bisa mengikuti sekolah virtual dengan senang hati.

Selain tanpa biaya alias gratis, para siswa juga mendapatkan ijazah SMA resmi, sama dengan sekolah formal lainnya. Bahkan, mereka mendapatkan fasilitas penunjang pendidikan seperti handphone, paket internet, dan beasiswa.

Sejahterakan Guru Honorer

Bicara soal pendidikan, tentu saja keberadaan pengajar tidak bisa dikesampingkan, terutama soal kesejahteraannya.

Gubernur Ganjar menetapkan honorarium seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri sesuai UMK daerah ditambah 10 persen. Kalau dulu mereka hanya menerima Rp200 ribu, kini ada yang bisa Rp2,3 juta perbulan atau bahkan lebih.

Sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) di satuan pendidikan, mendapatkan hak sesuai UMK masing-masing.

Anggaran gaji GTT maupun PTT ini berasal dari APBD Pemprov Jateng. Tahun lalu anggarannya kurang lebih Rp527,4 miliar untuk mengcover gaji 5.739 guru SMA, 6.543 guru SMK, dan 584 orang pengajar di SLB. Selain itu juga untuk 8.580 pegawai tidak tetap se-Jateng.

Sejahterakan Guru Agama Non Formal

Aktivitas keagamaan juga tidak lepas dari perhatian Ganjar Pranowo. Selain sarana dan prasarana, kini pengajar agama juga diperhatikan dengan pemberian insentif pada para guru agama non formal.

Insentif tersebut diberikan untuk pengajar agama Islam di Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan TPQ, Sekolah Minggu (Kristen/Katolik), Pasraman (Hindu), dan Vijjalaya (Buddha).

Ada sebanyak 211.123 orang pengajar keagamaan di Jateng yang menerima insentif itu, dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp253,8 miliar.

Pendidikan Antikorupsi

Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum antikorupsi. Sejak 5 April 2019, pendidikan antikorupsi diatur melalui Pergub No 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah.

Kurikulum ini pertama diterapkan di 23 SMA Negeri sederajat. Pada Agustus 2019 sudah diikuti 367 SMA sederajat negeri dan swasta. Pada September 2019 diikuti dari jenjang SD hingga SMA negeri dan swasta.

Selain itu, bupati/wali kota se-Jateng juga telah menandatangani kesepakatan penerapan pendidikan anti korupsi. Dalam pelaksanaannya, program ini didampingi oleh KPK.

Pemberdayaan Pemuda di Tingkat Desa

Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) merupakan salah satu upaya Ganjar untuk mengurangi pengangguran dan menggerakkan kelompok kewirausahaan pemuda di pedesaan. Program ini dipelopori oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Harapannya, pemuda desa yang didampingi dapat bangkit melakukan kegiatan inovatif dan produktif melalui kelompok usaha/kewirausahaan sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara Nasional.

Pendidikan Inklusif

Pemprov Jateng serius menjamin pendidikan yang setara dan merata bagi seluruh anak di Jateng. Hal ini dibuktikan melalui program inklusi di sekolah dengan menyediakan guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus juga sarana dan prasarana yang ramah disabilitas.

Selain itu, selama pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), terdapat jalur offline pendampingan khusus untuk rekan-rekan difabel.

Gubernur Mengajar

Gubernur Mengajar merupakan salah satu program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilakukan sejak awal menjabat 2013 silam. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Ganjar pada dunia Pendidikan.

Ganjar datang menyambangi sekolah-sekolah di jateng dan berdialog langsung dengan para siswa baik tentang pengetahuan politik, antikorupsi, tanggap bencana, hingga antiradikalisme.

Tujuannya sederhana yaitu untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Lebih tepatnya terobosan ini untuk membangun dan memotivasi para remaja berbakat di berbagai bidang di wilayah pemerintahannya.

Pengingkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Jateng sudah menerapkan pendidikan vokasi sejak cukup lama. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat implementasi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA).

Ganjar pun telah memprakarsai kerja sama Pemprov Jateng dengan Kawasan Industri Kendal (KIK). Ia menawarkan sistem ijon kepada perusahaan atau pelaku industri di KIK dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga, lulusan SMK di Jawa Tengah bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan di KIK.

Ini juga dilakukan di hampir semua sekolah kejuruan negeri di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Siswa benar-benar disiapkan untuk masuk dan sesuai dengan permintaan perusahaan.

Itulah daftar prestasi Ganjar Pranowo didunia pendidikan Jawa Tengah. Dengan keseriusannya, semoga beliau mampu membenahi sektor pendidikan untuk kemajuan Indonesia dimasa depan.

Read More

GANJAR BERHASIL WUJUDKAN JATENG SEBAGAI KIBLAT PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia itu merupakan kali ketiga diterima Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

Penghargaan diserahkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan seluruh jajarannya, yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.

Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah saat ini sebanyak 2.353 DME. Terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

“Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN, dia memperbaiki diri, melakukan inovasi, kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar.

Ia memastikan, penghargaan akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya, untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

“Sampai masa jabatan saya berakhir, membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem, dan kedua angka stunting. Kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD. Maka tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

Selain itu, Ganjar juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur.

“Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data, jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga

Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah, pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis, yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Read More

GANJAR PRANOWO ANGGARKAN 437 MILIAR DALAM UPAYA PERBAIKI JALAN DI JATENG

 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo anggarkan dana sebesar Rp 437 miliar untuk program penyelenggaraan jalan di 2023. Perbaikan dilakukan dengan sistem pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, Ganjar menjelaskan program perbaikan jalan terus dikebut untuk mengejar target di akhir masa jabatannya. Hal tersebut diungkapkan olehnya di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, hari ini.

"Sekarang mulai berjalan dan percepatannya kita lakukan ya dengan berbagai cara umpama target yang sudah disiapkan di APBD segera kita kebut," kata Ganjar dalam keterangan tertulis

Ganjar menyebutkan Pemprov Jateng akan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2,404.741 kilometer (km) di tahun 2023. Adapun pemeliharaan jalan terbagi di sembilan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) yakni:

1. Cilacap

BPJ Cilacap meliputi ruas Sidareja-Cukangleuleus sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Bobotsari-Belik sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp 4 miliar, dan Purbalingga-Bobotsari-Jalan Sungkono sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar. Kemudian, ruas Kaliori-Patikraja sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab dinding penahan tanah Cilopadang-Salem sepanjang 100 meter (m) dengan anggaran Rp 1 miliar.

2. Tegal

BPJ Tegal meliputi ruas Jalan Bumiayu-Salem sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bumiayu-Sirampog sepanjang 0,30 km dengan anggaran Rp 3,5 miliar dan Morongso-Tuwel-Sirampog sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

Kemudian, ruas Bandungsari-Pananggapan sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab jembatan Cigareng dengan anggaran Rp 2 miliar.

3. Pekalongan

BPJ Pekalongan ruas Jalan Batang-Wonotunggal-Surjo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 2 miliar, Moga-Morongso sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan rehab Jembatan Welo Panjang sepanjang 60 m dengan anggaran Rp 2 miliar.

4. Wonosob

Pihaknya bakal melakukan pemeliharaan di Wonosobo pada ruas Wanayasa-Kalibening sepanjang 2,3 m dengan anggaran Rp 3 miliar.

5. Magelang

BPJ Magelang dengan rehabilitasi jalan di ruas Magelang-Ngablak sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bener-Maron-Purworejo sepanjang 5 km dengan anggaran Rp 8 miliar, dan Kutoarjo-Bruno sepanjang 3 km dengan anggaran Rp 3,8 miliar.

6. Semarang

Pihaknya bakal melakukan pemeliharaan jalan untuk BPJ Semarang meliputi ruas Semarang-Godong (rehabilitasi drainase) sepanjang 0,05 km dengan anggaran Rp 1 miliar, Cangkiran-Boja-Sukorejo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Weleri-Patean sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

7. Purwodadi

BPJ Purwodadi terdiri atas ruas Purwodadi-Klambu sepanjang 0,5 km untuk perbaikan beton dengan anggaran Rp 2 miliar. Ada pula perbaikan jalan di ruas Gubug-Kapung-Kedungjati sepanjang 0,10 km dan (rehab dinding penahan tanah) tinggi 25 m dengan anggaran Rp 3 miliar, dan Singget-Doplang-Cepu (rehabilitasi Jembatan Wulung II) sepanjang 40 m dengan anggaran Rp 1 miliar.

8. Surakarta

Pemeliharaan akan dilakukan pada ruas-ruas jalan di BPJ Surakarta, yakni Karanganyar-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Wonogiri-Manyaran-Blimbing sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Ngadirejo-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

"Kemudian, perbaikan pada ruas jalan Wuryantoro-Pracimantoro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehabilitasi dinding penahan tanah Boyolali-Selo-Jrakah sepanjang 0,03 km dengan anggaran Rp 1,5 miliar," jelasnya.

9. Pati

Pemeliharaan jalan akan dilakukan di BPJ Pati meliputi Juwana-Todanan sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar dan Jepara-Keling sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Todanan-Ngawen sepanjang 1 km dengan anggaran Rp7,7 miliar, jembatan Ganepo Sragen sepanjang 50 m dengan anggaran Rp 2 miliar. Kemudian, ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo panjang 1 km dengan anggaran Rp 7,7 miliar, dan rekonstruksi jalan Demak-Godong panjang 1 km dengan anggaran Rp 8 miliar.

"Alhamdulillah sekarang cuacanya mendukung, sehingga kita minta untuk dikebut sekarang," katanya.

Ia menjelaskan Pemprov Jateng bakal dibantu oleh intervensi Kementerian PUPR untuk memperbaiki ruas jalan yang ada. Diharapkan upaya ini mampu mengatasi persoalan jalan rusak.

Selain itu, pihaknya turut menyediakan aplikasi Jalan Cantik sebagai kanal aduan masyarakat terkait jalan rusak. Semua aduan dan laporan akan ditindaklanjuti.

"Kemarin kita juga dibantu oleh Kementerian PUPR, Pak Basuki dateng ke beberapa tempat untuk segera membereskan beberapa kondisi jalan yang rusak terkait dengan infrastruktur perdesaan dan antar desa, termasuk yang ada di Kabupaten. Ini kita keroyok bareng-bareng untuk bisa lebih baik," tutup Ganjar.

Read More