Kuota Haji RI Ditambah 10 Ribu

 

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menerima kabar bahwa pemerintah Arab Saudi menambah kuota ibadah haji untuk Indonesia sebanyak 10 ribu jemaah. kabar itu diterima pada malam kemarin.
"Kita dapat kabar dari Kementerian Agama tadi malam, ada penambahan 10 ribu kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia," kata Yandri di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari detikNews Rabu (22/6/2022).

Meski demikian, Yandri mengaku berhati-hati dalam merespons kabar tersebut. "Merespons ini tentu kami harus hati-hati. Karena tanpa persetujuan atau payung hukum dari DPR, ya Kemenag tidak bisa melakukan banyak hal," ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.

Komisi VIII DPR, kata dia, akan membahas hal ihwal penambahan kuota haji itu dengan Kemenang dalam rapat kerja. Rencananya, rapat itu akan diselenggarakan besok pukul 09.00 WIB.

"(Rapat) Untuk menyusun segala sesuatu, sehingga serapan penambahan kuota haji ini bisa dimaksimalkan walaupun waktunya sangat mepet," ungkap Yandri.

Meski musim haji tahun ini sudah tak lama lagi, Yandri berharap tambahan kuota itu bisa menampung banyak orang. Termasuk, lanjutnya, di antaranya haji khusus.

"Mungkin ini ada berkahnya. Sehingga mereka yang ingin ke Tanah Suci bisa ditampung," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Arab Saudi menambah kuota haji bagi Indonesia. Permintaan ini seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai mereda.

"Karena beberapa tahun terakhir tidak ada haji karena pandemi, kami berharap kuota ini dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang," kata Retno usai bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud, Selasa (7/6).

Read More

Ketemu Para Bidan, Gubernur NTT Minta Angka Stunting Ditekan hingga Nol Persen

 

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta dukungan para bidan di wilayahnya untuk sama-sama menekan angka stunting serta kematian ibu dan anak. Hal itu disampaikan Viktor saat menerima pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTT di ruang kerjanya, Kamis (23/6/2022). “Saya titip stunting ya, juga kematian ibu dan anak. Tiga ini harus jadi prioritas. Sekarang posisi prevalensi stunting kita sudah turun 22 persen. Kita harapkan harus turun ke nol persen. Kita harus berani bilang begitu karena itu kerja kemanusiaan,” ujar Viktor.

Penegasan itu dikatakan Viktor lantaran angka stunting di NTT masih tertinggi di Indonesia. Begitu juga dengan kematian ibu dan anak. Viktor berharap juga turun menjadi nol persen. Menurut Viktor, tidak boleh ada toleransi perencanaan untuk angka kematian ibu dan anak. Sebab menurutnya, hal itu sama halnya dengan merencanakan kematian manusia.

Menurut Viktor, walaupun toleransi angka kematian ibu dan anak dipakai dan diakui oleh dunia internasional, tetapi jika direfleksikan secara mendalam, model perencanaan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. “Teman-teman di organisasi kebidanan juga harus mulai paham cara berpikir seperti ini. Ini perspektif. Tidak boleh dalam dunia kesehatan ada toleransi sekian persen kematian ibu dan anak. Dunia kesehatan itu harus zero atau nol persen. Tapi kalau dalam perjalanannya ada yang meninggal, itu di luar perencanaan kita. Niat kita maunya nol dan kerja sungguh-sungguh untuk nol,” jelasnya. Untuk mencapai target tersebut, kata Viktor, harus ada perubahan pola pikir, terutama dari organisasi-organisasi profesi kesehatan. “Kita harus bikin target yang sangat tinggi, yang mungkin tidak sampai. Dengan itu, kita memaksakan diri dalam segala hal termasuk tenaga untuk berusaha capai itu. Kalau kita sudah sampai tiga perempat, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Daripada kita buat target setengah saja, buat apa toh sampai juga nantinya," ujar Viktor.

"Tapi saya bikin yang tidak saya sampai, sehingga saya paksa diri. Jadi teorinya harus diubah dari push to the limit (dorong hingga batas,) jadi push over the limit (dorong melewati batas). Ini perspektif baru yang kita harus lakukan untuk bawa NTT maju,” tambahnya lagi. Viktor juga meminta untuk menghilangkan cara kerja yang biasa atau business as usual. Sehingga, organisasi IBI juga diharapkan keluar dari kegiatan-kegiatan yang sudah baku dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Sementara itu, Ketua IBI NTT, Damita Palalangan mengapresiasi arahan dari Viktor. "Organisasi IBI NTT tentu akan berupaya terlibat secara aktif dalam penanggulangan stunting serta kematian ibu dan anak," jelasnya. Damita pun menyampaikan jumlah bidan di seluruh NTT saat ini yang berjumlah sekitar 7.000 orang.

Read More

Klarifikasi Menaker Soal Cuti Haid dan Melahirkan di UU Cipta Kerja

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, membantah bahwa Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja menghilangkan hak cuti pekerja seperti cuti haid dan cuti melahirkan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bahwa waktu istirahat dan cuti itu tetap diatur seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat (9/10/2020). Namun, dalam penjelasannya, Ida justru tak menjelaskan terkait apakah perusahaan masih harus diwajibkan membayar upah penuh selama cuti haid dan melahirkan.

Skema no work no pay atau yang lebih dikenal unpaid leave selama ini jadi kekhawatiran para pekerja, khususnya pekerja perempuan, apakah diterapkan di UU Cipta Kerja atau sebaliknya tetap mengacu pada aturan lama di UU Ketenagakerjaan. Ida menjelaskan, bahwa waktu kerja bagi pekerja tetap mengikuti ketentuan dari UU Ketenagakerjaan meliputi tujuh jam sehari dan 40 jam satu pekan untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu tetap diatur juga ketentuan waktu kerja delapan jam sehari dan 40 jam satu pekan untuk lima hari kerja dalam satu pekan. Terkait lembur, ia memastikan waktu kerja tetap diatur maksimal empat jam dalam satu hari. Ida mengatakan bahwa UU yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020) itu juga mengakomodir pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat mengikuti sepenuhnya ketentuan yang sebelumnya sudah tertuang di UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerja sangat fleksibel. Kalau di UU sebelumnya tidak mampu mengakomodasi jenis pekerjaan baru, waktu pekerjaan yang fleksibel maka di UU ini jawabannya," tegas Ida. Ida juga mengungkapkan alasan kenapa pemerintah dan DPR secara mendadak mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Ida mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, DPR hendak mengurangi intensitas rapat dengan alasan banyak anggota DPR yang terpapar virus corona (Covid-19). "DPR memutuskan untuk mempercepat (pengesahan) yang rencananya tanggal 6 atau tanggal 8 (Oktober). Kemudian diajukan menjadi tanggal 5 dengan alasan karena untuk mengurangi jam-jam rapat sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19," ujar Ida.

"Mungkin banyak yang mengatakan begitu kenapa kok tiba-tiba tanggal 5?. Itu yang saya dengar memang alasan penjelasan dari Wakil Ketua (DPR) karena banyak teman-teman DPR yang terpapar Covid-19," sambung Ida. Meski begitu, Ida mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melalui proses rapat koordinasi yang tidak singkat. Ia menyebutkan, sebelum jadi UU, Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas selama 64 kali. Terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 rapat Panja DPR dan 6 kali rapat tim peumus tim sinkronisasi. "Kemudian pada akhirnya, DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober," ucap Ida.

Read More

Jokowi Minta Semua Waspada: Ancaman Krisis Pangan dan Energi Terjadi di Semua Negara...

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ancaman krisis pangan dan krisis energi terjadi di semua negara. Dia meminta semua pihak waspada dengan kondisi ekonomi dan politik yang mengancam krisis tersebut. "Ancaman krisis pangan dan ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022). Jokowi mengungkapkan, kewaspadaan itu diperlukan lantaran tantangan yang dihadapi tidak akan mudah dan penuh ketidakpastian.

"Tantangan yang kini dan ke depan kita hadapi tidak semakin mudah. Kita masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian yang mengharuskan kita semua harus tetap waspada," ucapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ketidakpastian berasal dari situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak. Belum pulih dari dampak pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir, dunia kini dihadapi dengan gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina. Akibatnya, beberapa negara maju maupun berkembang di dunia mengalami tingkat inflasi tinggi yang memaksa bank sentral harus memperketat likuiditas dengan menaikkan suku bunga acuan.

"Dampaknya ke mana-mana, yang dampak ekonominya kemana-mana, memicu peningkatan inflasi di seluruh negara dan seluruh dunia," ucap Jokowi. Oleh karena itu, dia meminta kondisi dunia saat ini menjadi pemahaman semua pihak, termasuk pemerintah pusat, kepala lembaga, dan pemerintah daerah. "Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, perasaan yang sama, menyikapi, menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di semua tatanan lembaga negara di seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah," sebut Jokowi.

Read More

Super Megah! 3 Poyek Kuncian Awal Jokowi di Ibu Kota Baru

 

Pemerintah mulai mengebut pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa proyek sudah mulai dilelang dan dibangun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menjelaskan akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang. Khususnya untuk bidang infrastruktur jalan dan Jembatan.

Saat ini pemerintah Indonesia juga sudah mendapatkan hibah dalam proses pipeline, yakni Feasibility Study (studi kelayakan) dan Basic Design tol bawah laut atau immersed tunnel teluk Balikpapan (Jalan tol Akses IKN).

"Selain SHMS (Structural Health Monitoring System) dan ITS (Intelligent Transport Systems) akan diprioritaskan juga FS dan Basic Design untuk jalan akses IKN karena kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang," kata Basuki dalam keterangan, dikutip (23/6/2022).

Namun sebelumnya sudah ada beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya di IKN dan ini menjadi kuncian awal dari Presiden Jokowi sebagai kepastian bahwa proyek IKN berjalan. Seperti bendungan Sepaku Semoi yang diperuntukan menjaga ketahanan air, dan mereduksi banjir. Hingga Pusat Persemaian Mentawir untuk penghijauan.

Bendungan ini terletak di Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tepatnya Desa Tengin Baru.

Bendungan ini difungsikan untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter per detik dan kota Balikpapan sebesar 500 liter per detik. Selain itu juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55%.

"Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu," kata Menteri Basuki, dalam keterangan (22/6/2022).

Pada kesempatan lain, Menteri Basuki juga memberikan arahan kepada jajarannya agar menambahkan pada beton-beton bangunan utama bendungan dengan ornamen-ornamen kearifan lokal sehingga tampilannya lebih artistik, tidak hanya pada lanskap bendungan tetapi juga bagian bangunan inti bendungan.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi terus dikerjakan agar fungsi utama sebagai penyedia air baku dan mengurangi risiko banjir kawasan IKN segera dimanfaatkan. Progres konstruksi Bendungan Sepaku Semoi telah mencapai 56,72% dan ditargetkan selesai pada awal 2023.

"Sesuai kontrak bendungan selesai pada Desember 2023, tetapi arahan Bapak Menteri PUPR dipercepat lebih awal untuk segera mendukung sumber air baku kawasan IKN. Kami siapkan air bakunya kurang lebih untuk1,5 juta penduduk," kata Jarot Widyoko.

Bendungan Sepaku Semoi dibangun dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp556 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya- PT Sacna- dan PT. BRP (KSO). Bendungan ini didesain dengan tipe urugan tanah homogen dengan luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik.

Selain bendungan, untuk mendukung penyediaan air baku kawasan IKN Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik. Intake Sungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter dengan progres konstruksi sudah 12,34% dan ditargetkan selesai 2023.

Selain itu juga tengah disiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi dengan potensi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5.000 liter/detik dan telah dilaksanakan studi kelayakan pada 2020. IPA ini didesain untuk menghasilkan air dengan kualitas siap minum yang nantinya akan disupport oleh Pemerintah Korea Selatan.

Selanjutnya Bendungan Selamayu yang juga telah dilakukan studi kelayakan pada 2021 dengan potensi air baku sebesar 3.950 liter/detik.

Nursery Center Mentawir yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini diperuntukan memenuhi kebutuhan air bagi bibit - bibit pohon pusat persemaian Mentawir. yang direncanakan untuk program rehabilitasi hutan sekitar IKN.

Presiden Joko Widodo sempat melakukan kunjungan Rabu (22/6/2022) kemarin bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kaltim Isran Noor.

Presiden Jokowi mengatakan Pusat Persemaian Modern Mentawir dapat menghasilkan sekitar 12 juta bibit pohon per tahun yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk penghijauan kawasan IKN Nusantara.

"Jadi konsepnya nanti kan kota di dalam hutan," kata Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR akan memberikan dukungan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan air bagi bibit-bibit pohon dengan skala besar seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR di Pusat Persemaian Modern Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemanfaatan air baku bagi bibit-bibit tanaman pada Pusat Persemaian Modern Mentawir nantinya bersumber dari embung yang dibangun Kementerian PUPR dengan kapasitas tampung 160.000 meter kubik dan luas genangan 6,3 hektare. Embung direncanakan akan dibangun kedalaman efektif 2,5 meter sehingga volume tampungan embung dapat dimanfaatkan kapasitas pengambilan 60 liter/detik.

Embung tersebut digunakan sebagai penyediaan air baku yang akan memanfaatkan Sungai Mandahan yang berlokasi di samping fasilitas persemaian dan memiliki kurang lebih lebar 5 m x 0,3 m dengan debit 225 liter/detik. Persemaian Mentawir terletak di Desa Mentawir Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas kurang lebih 9 hektare dan kapasitas produksi bibit 15 juta/tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bulan depan akan mulai dilakukan pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan menuju lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

"Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai," kata Jokowi.

Menteri Basuki juga sempat menjelaskan akses tol ke IKN ini nanti akan tersambung dengan tol Balikpapan - Samarinda.

"Jadi di kilometer 11 Balsam langsung ke IKN," katanya.

Adapun untuk pembangunan jalan tol ini mencapai 33 kilometer, sementara untuk pembangunan jalan nasional sepanjang 30 kilometer.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit juga sempat menjelaskan akses IKN yang submersible structure atau di bawah permukaan air ini nanti akan terkoneksi dengan tol Balikpapan - Samarinda.

"Jadi nanti terkoneksi tol Balsam, nanti ada satu tempat menyambung ke IKN disitu nanti saat menyeberang sungai menggunakan submersible structure," jelas Danang, (24/1/2022).

Read More

Percepat Pemulihan Ekonomi, Jokowi Ingatkan Lagi Soal Belanja Produk Dalam Negeri

 

Untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi yang masih terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk membelanjakan anggarannya untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Ditegaskannya, pemerintah pusat maupun daerah harus memaksimalkan kekuatan di dalam negeri, terutama kekuatan belanja dalam negeri. Apalagi anggaran belanja modal di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, di pemerintah daerah ada sebanyak Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.

“Ini sebuah jumlah yang tidak sedikit, yang jika dibelanjakan untuk barang-barang produksi dalam negeri ini, selalu berulang kali saya sampaikan, akan memberikan dampak yang signifikan mempercepat upaya pemulihan yang kita lakukan,” kata Jokowi dalam acara penyampaian LHP LKPP 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/6/2022).

Hal itu berulang kali diingatkannya, menurut Jokowi, karena tantangan masa kini dan kedepan yang dihadapi Indonesia tidak semakin mudah. Saat ini, Indonesia dan negara-negara di dunia masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi ini mengharuskan semua negara waspada.

“Situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak belum pulih dari dampak akibat pandemi Covid-19, kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina, sehingga mengganggu supply chain yang dampaknya ke mana-mana,” ujar Jokowi.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari situasi dunia yang tidak pasti ini, lanjut Jokowi telah memicu peningkatan inflasi di seluruh negara di seluruh dunia. Ancaman krisis pangan dan krisis energi telah terjadi di semua negara.

“Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama dalam menyikapi dan menyiapkan respon serta kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah,” terang Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, harus bekerja keras untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan melakukan hilirisasi industri, mulai dari sektor tambah sampai sektor pangan. Kemudian membangun industri pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi.

Kebijakan ini, Jokowi mengatakan akan menciptakan efek multiplier atau efek berganda yang berlipat-lipat, bukan hanya pada nilainya tetapi juga diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.

“Untuk itu, saya meminta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi ini, memiliki kepekaan yang dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan,” tegas Jokowi.

Jokowi menekankan, pemerintah terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Tidak hanya, itu, pemerintah juga terus bekerja melaksanakan program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik.

“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran sasaran program,” ungkap Jokowi.

Ia pun berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik di jajaran pemerintahan pusat sehingga mendapatkan opini tertinggi BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan terutama pada saat kita menghadapi pandemi selama 2 tahun terakhir ini,” ucap Jokowi.

Read More

Aturan Mobil Mewah 'Haram' Beli Pertalite Sudah di Meja Jokowi

 

Pemerintah akan mengatur pembelian Pertalite dan solar. Artinya, ke depan tidak semua kendaraan bisa diisi BBM yang disubsidi pemerintah tersebut.
BPH Migas telah telah mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). BPH menargetkan, aturan pembelian Pertalite dan solar itu berlaku Agustus, tapi hal tersebut tergantung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, isi dari revisi Perpres itu ialah mengatur ulang konsumen yang berhak membeli solar. Serta, mengatur konsumen yang berhak membeli Pertalite.


"Jadi revisi Perpres yang baru itu kan akan mengatur selain dari mengidentifikasi ulang konsumen pengguna dari solar, kita akan melakukan perubahan terhadap siapa yang sesungguhnya yang lebih berhak untuk solar, dan kita mengatur konsumen pengguna dari Pertalite," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Kamis (23/6/2022).

Progres saat ini, kata dia, revisi Perpres itu telah disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, pihaknya juga tengah mengkaji dampak dari pengaturan pembelian Pertalite dan solar tersebut.

"Kami masih diminta untuk menyajikan dampak-dampaknya seandainya itu nanti diterapkan, dampak sosialnya terutama. Itu mungkin setelah kita sampaikan itu dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan," katanya.

BPH Migas sendiri menargetkan pengaturan pembelian solar dan Pertalite itu diterapkan paling cepat Agustus. Namun, dia menuturkan, revisi Perpres tersebut merupakan kewenangan kepala negara.

"Sebenarnya kami mempunyai target dari BPH sendiri kami ingin itu mulai bulan Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan. Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu Perpres, jadi kami tunggu saja dipanggil untuk melakukan pembahasan itu," terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan hingga saat masih digodok aturan terkait rencana tersebut. Belum ditentukan jenis kendaraan apa yang akan dilarang membeli Pertalite. Namun dia memastikan jenis kendaraan yang tergolong mewah.

Nah untuk tolak ukur kendaraan mewah akan ditetapkan berdasarkan besaran CC mesin mobil. "Salah satu faktor yang dikaji adalah dari CC," tuturnya 

Dalam pengaturan ini, lanjut Erika, juga akan menggunakan teknologi informasi (TI/IT) yang sudah siap yakni MyPertamina. Dengan demikian, konsumen yang akan membeli Pertalite atau solar mesti registrasi ke aplikasi tersebut.
"Ke depannya semua konsumen itu yang akan menggunakan JBT ataupun Pertalite ataupun JBKP itu harus melakukan registrasi di dalam aplikasi tersebut," katanya.

Dari situ, konsumen nantinya bisa diidentifikasi. Dia bilang, konsumen yang akan membeli solar dan Pertalite harus menunjukkan QR code.

Diakui Erika, untuk mengimplementasikan hal ini ada sejumlah kendala. Sebutnya, terkait masalah jaringan khususnya di daerah-daerah pelosok hingga kepemilikan handphone.

"Itu akan kita cari jalan keluarnya, mungkin kembali ke manual seperti memasukkan nomor polisi seperti itu," ujarnya

Read More