Jokowi Dapat Predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' dari National Olympic Committee

 

National Olympic Committee (NOC) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi memberi predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Predikat tersebut disampaikan oleh Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam agenda Rapat Anggota & Kongres Luar Biasa NOC Indonesia 2023 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (6/3).

"Hasil pembukaan tadi ada persetujuan dalam memberikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi dan disepakati bersama dan lewat rekomendasi kami akan diberikan kepada Presiden Jokowi atas kinerja yang telah diberikan. Setiap hari kami dapat dukungan dan support dan kinerja kami selama ini," ucap Okto.

"Dengan semua karyanya, dalam sejarah memberikan bonus terbesar dan kontribusinya sangat layak, dengan ini kami berikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo," kata Okto.

Okto mengatakan berbagai ajang olahraga internasional diselenggarakan di masa pemerintah Jokowi. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' diberikan kepada Jokowi.

"Sejarah perjalanan kita sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada Asian Games, Asian Paragames, World Beach Games, terus ada rencana tuan rumah Olimpiad

"Ada juga kejuaraan dunia basket, sepeda, Piala Dunia U-20. Itu ada dukungan Presiden langsung," sambungnya.

Lebih lanjut Okto menyatakan pihak NOC akan memberikan seremoni khusus dalam penyerahan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi. Namun dalam hal ini, pihaknya akan lebih dulu membuka komunikasi dengan presiden.

"Saya akan lapor dulu kepada Pak presiden. Kalau beliau berkenan, maka akan kami formalkan pemberian predikat ini," ucapnya.

Read More

Kala Jokowi Mendadak Turun dari Mobil di Soreang, Temui Petani Sedang Panen Padi

 

Presiden Jokowi mendadak turun dari mobil saat hendak kembali menuju Kota Bandung usai meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jokowi menemui para petani di sawah.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023), Jokowi meminta berhenti saat melihat sejumlah petani yang sedang memanen padi saat melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang. Momen Jokowi menemui para petani itu di luar agenda yang direncanakan.

Setelah itu, Jokowi turun dari mobil dan menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu.

Jokowi menyebut bahwa harga gabah kering yang diungkapkan oleh petani tersebut berada di angka Rp 6.000 per kilogram. Mendengar hal itu, Jokowi menilai harga tersebut masih tergolong baik.

Selain soal harga gabah, petani menyampaikan aspirasinya soal kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Ani, misalnya, menilai harga pupuk saat ini masih tergolong mahal.

"Pupuknya susah, baru-baru sekarang ada lagi, lagi mahal pupuknya," ucap Ani.

Setelah berbincang dengan para petani, Jokowi pun melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Read More

Terkait Putusan PN Jakpus, Presiden: Pemerintah Kawal Tahapan Pemilu dengan Baik

 

Presiden RI Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden menanggapi pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu.

“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023).

Presiden menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.

“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada Kamis (02/03/2023) untuk menunda pemilu berdasarkan tindak lanjut atas gugatan Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022

Read More

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat, Siap Perbanyak Dokter Spesialis

 

Presiden RI Jokowi mendorong penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat peresmian Mayapada Hospital Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (06/03/2023).

“Kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang, saya sudah bisikin tadi ke Pak Menkes ini perlu diurus,” ujar Presiden.

Presiden menilai, selain mempunyai fasilitas fisik yang bagus, dengan adanya jumlah dokter spesialis maupun subspesialis yang mencukupi dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang makin baik bagi masyakat.

“Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga banyak yang belum bagus, itu yang harus diperbaiki, sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik,” tandasnya.

Untuk itu, Kepala Negara meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah dan mempermudah pendidikan dokter spesialis.

“Nanti saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menghasilkan dokter spesialis lebih banyak lagi.

“Kita ingin lebih cepat melahirkan dokter-dokter spesialis yang berkualitas, sesuai standar masing-masing kolegium, dan dilakukan di perguruan tinggi maupun di rumah sakit. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan,”

Read More

Presiden Apresiasi Model Bisnis Pertanian di Ponpes Al-Ittifaq

 

Presiden RI Jokowi mengapresiasi model bisnis yang diterapkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam mengelola hasil pertanian. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya usai meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, pada Senin (06/03/2023).

“Perencanaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan role model, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal difotokopi saja,” ujar Presiden.

Presiden pun mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengadopsi model bisnis yang diterapkan Ponpes Al-Ittifaq dalam mengelola hasil pertanian. Menurut Presiden, Al-Ittifaq juga dapat dijadikan induk dalam bisnis pertanian.

“Dari Solo Raya fotokopi, dari Riau fotokopi, dari Jawa Timur fotokopi, dari Lampung fotokopi, induknya, holding-nya sementara Al-Ittifaq,” ungkap Presiden.

Presiden menyebut bahwa “menginduk” dalam menjalankan sebuah bisnis itu penting dilakukan. Presiden bahkan pernah melakukan hal tersebut saat menjalankan bisnis beberapa waktu yang lalu.

“Saya mengalami hampir tujuh tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. Tujuh tahun saya belajar,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengajak ponpes lainnya di Indonesia untuk belajar dari Ponpes Al-Ittifaq. Apalagi pimpinan Ponpes Al-Ittifaq mengaku terbuka untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada ponpes lain.

“Tadi saya disampaikan oleh beliau terbuka, sangat terbuka. Itu pun yang di sini juga belum cukup produksinya untuk memasok dari permintaan pasar yang ada,” tutur Presiden.

Meski dinilai berhasil, Ponpes Al-Ittifaq juga masih menemui kesulitan-kesulitan teknis di lapangan. Presiden meminta berbagai pihak untuk turut membantu menyelesaikan problem yang dihadapi ponpes.

“Saya minta tadi kesulitan-kesulitan yang ada ini nanti BI mohon bisa bantu. Medco, Pak Helmi juga tolong bisa bantu, Pak Menteri UKM juga pembiayaan bisa dibantu sehingga makin semuanya berkembang dan model bisnisnya sama seperti yang saya lihat tadi,” ujar Presiden.

Presiden berjanji akan kembali mengundang para pelaku bisnis dari Kopontren Al-Ittifaq ke Istana dalam waktu enam bulan mendatang. Presiden ingin mengetahui perkembangan bisnis pertanian yang dijalankan Kopontren Al-Ittifaq.

Read More

Jokowi: Jangan Pernah Lagi Mikir Freeport Milik Amerika!

 

Jokowi menegaskan bahwa mayoritas saham PT Freeport Indonesia telah dimiliki oleh Indonesia, tepatnya 51,23%, sejak 2018 lalu.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar masyarakat jangan ada lagi yang menganggap bahwa Freeport itu milik Amerika Serikat.

"Freeport sudah mayoritas milik kita. Jangan terbayang-bayang lagi Freeport masih milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki,"

Perlu diketahui, Presiden mengatakan hal ini ketika sedang membahas soal hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri.

Setelah sukses dengan hilirisasi nikel, Jokowi menegaskan akan kembali menggencarkan hilirisasi di komoditas lainnya, seperti bauksit, tembaga, hingga timah. Seperti halnya nikel di mana pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 lalu, Presiden kembali menegaskan akan menghentikan ekspor bauksit maupun tembaga pada tahun ini.

Untuk tembaga, dia menyebut, dirinya telah mengecek kesiapan smelter tembaga baru yang dibangun PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, dan juga PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Nusa Tenggara Barat.

Dia menyebut, progres pembangunan smelter di NTB telah mencapai lebih dari 50% dan smelter Freeport sudah lebih 51%.

"Nanti sebentar mau saya umumkan tembaga setop tahun ini karena saya cek kemaren smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50% jadi, Freeport sudah lebih 51%," tuturnya.

Seperti diketahui, Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran (FCX) di PT Freeport Indonesia pada 2018 lalu senilai US$ 3,85 miliar. Dengan demikian, RI kini menguasai 51,23% saham PTFI dari sebelumnya hanya 9,36%.

PT Freeport Indonesia tengah membangun smelter tembaga baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas sempat menyebut, hingga 2022 Freeport sudah menghabiskan biaya senilai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 24 triliun (asumsi kurs Rp 15.029 per US$).

Tony menyebutkan bahwa PTFI menargetkan smelter barunya itu akan mulai beroperasi pada Mei 2024. Proses konstruksi fisik smelter tembaga barunya ini menurutnya ditargetkan bisa selesai pada akhir 2023 mendatang.

Tony menyebutkan bahwa smelter teranyar milik PTFI ini dapat menampung pengolahan konsentrat tembaga hingga 1,7 juta ton per tahun. Dia menyebutkan dari kapasitas input sebanyak 1,7 ton tembaga itu menghasilkan 600 ribu katoda tembaga.

Selain itu, smelter ini juga akan menghasilkan 35-50 ton emas dan 100-150 ton perak per tahun.

Read More

Rencana Jokowi Kirim Jenderal TNI ke Myanmar Untuk Bicara Dengan Pimpinan Junta

 

Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta . Langkah itu diharapkan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2/2023). Tahun ini, Indonesia mengambil kepemimpinan ASEAN dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama negara anggota.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,”

Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.

Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes. Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.

Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.

Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan, dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".

Read More