APBN Jateng 2023 Capai Rp104 Triliun, Ganjar Minta Fokus Kemandirian Pangan dan Energi

 

Ganjar Pranowo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 kepada pimpinan instansi vertikal serta 35 Bupati/Walikota se-Jateng.

Adapun, DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang digunakan sebagai acuan pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif.

 

Dari dua dokumen tersebut, Ganjar menginstruksikan jajaran di Jateng menggunakan alokasi 2023 untuk memperkuat berbagai bentuk investasi. Total keseluruhan alokasi belanja APBN 2023 Provinsi Jateng sebesar Rp 104,28 triliun.

Menurut Ganjar, penggunaan dana untuk investasi sangat penting dilakukan dalam menghadapi tahun 2023. Pasalnya, Ganjar menyebut di tahun tersebut situasi dunia dan nasional diperkirakan tidak mudah. Sebab itu, Ganjar menekankan kepada jajaran untuk mempersiapkan kekuatan agar anggarannya dapat bermanfaat di segala sektor. Ganjar mendorong agar pengelolaan agaran ini dilakukan dengan baik dan transparan.

Sebelum menerima alokasi anggaran 2023, Ganjar menyebut Pemprov Jateng sudah melakukan persiapan di sejumlah sektor. Khususnya terkait pertanian, energi, dan ekonomi kerakyatan. Sebab itu, Ganjar optimis alokasi anggaran dan perencanaan investasi 2023 nanti akan menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Sehingga, kata Ganjar, seluruh masyarakat Jateng bisa merasakan manfaatnya.

Bicara pangan kita pasti mampu, transisi energi sedang kita lakukan, tambah digenjot SDM-nya. Maka tadi penurunan stunting, angka kemiskinan, datanya dong dikejar. Sehingga satu data Indonesia itu mesti diterjemahkan satu data provinsi kabupaten, kota, sampai ke desanya beres semua.

Berdasarkan perkiraan Kemenkeu, perekonomian Jateng akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen. Hal tersebut dibarengi dengan proses pemulihan ekonomi yang terus dijaga. Sebelumnya, Jokowi telah menyerahkan dokumen DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Jakarta, Senin (01/12/2022). Dengan diserahkannya dua dokumen ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengatakan APBN 2023 akan dilaksanakan.

Dengan penyerahan ini berarti seluruh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan, termasuk melakukan procurement (pengadaan barang dan jasa) meskipun belum masuk Tahun Anggaran 2023.