Ganjar Pranowo menargetkan seluruh
Kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP).
Sampai saat ini, tercatat sudah ada 21 MPP di wilayah Jawa Tengah ditambah
dengan mal pelayanan publik milik pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Ganjar
Pranowo usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wapres pada Senin 5 Desember
2022. Saat ini, tercatat ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya
berada di area Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah
yang masih belum memiliki MPP.
Menurutnya, semakin banyak MPP
yang terbangun, maka kualitas pelayanan publik pun akan semakin baik. Namun,
keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal. Ke depan, Ganjar
menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP.
"Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen.
Sampai saat ini MPP di Jawa Tengah
sudah ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta,
Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus,
Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes,
Rembang dan Cilacap. Selain itu ada juga MPP milik Pemprov Jawa Tengah.
Wapres K.H. Ma’ruf Amin secara
khusus ikut menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk
mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat. Wapres juga
turut mengajak Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan
anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah,
khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.
Selanjutnya, Wapres berharap bagi
para pemimpin daerah untuk diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah
dibangun. “Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama
mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,”
tutup Wapres dalam kesempatan siang itu.
0 komentar:
Posting Komentar