Ganjar Gagas Sistem Pemberantasan Korupsi dan Pungli

 

Ganjar Pranowo dinilai sukses membantu pemberantasan korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar (pungli) di Jateng. Salah satunya melalui pelaksanaan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 38 indikator di dalamnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengatakan, sistem MCP yang digagas Ganjar meraih pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu, Jateng mampu mencapai Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,5.

Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional.

Susilo menjelaskan, selama ini warning system yang digagas Ganjar berjalan baik. Indikatornya adalah penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.

Pemprov juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Nur mengatakan, pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat kepada Pemprov.

Yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi.

Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada 2020. Sementara pada 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memuji Ganjar yang memastikan Jateng bersih dari korupsi. Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).

Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih.